Dialog Zone. Jakarta, Rencana kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimum 30 % yang akan diberlakukan oleh pemerintah rupanya sudah mulai menuai resistensi berbagai lapisan masyarakat.Tak terkecuali dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ikut mempertanyakan pengurangan subsidi BBM tersebut. Menurutnya partai yang pernah berjaya di jaman orde baru ini, subsidi BBM sebenarnya tak perlu diusik.
Alasan menyelamatkan APBN, bukanlah alasan. Masih ada sisi lain yang bisa digunakan untuk menyelamatkan APBN. Misalnya melakukan penghematan energi. Penghematan bisa diawali oleh para pejabat eselon I. Pejabat harus memberi contoh pada rakyat.
Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Syaefuddin usai wawancara pada awal pekan ini. Berikut hasil wawancara tersebut.
Bagaimana dengan rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM sekarang?
Presiden sebagai kepala negara harus memimpin penghematan BBM. Misalnya pengunaan energi harus dimulai, dan misalnya presiden mengintruksikan ke semua kendaraan yang menggunakan BBM maksimal 10 liter perhari, yang kemudian rakyat merasa yang prihatin tidak hanya masyarakat bawah tetapi elite politik juga prihatin.
Bagaimana dengan langkah-langkah fraksi PPP?
Pertama, mendesak agar pemerintah transparan dulu tentang lifting minyak kita. Ini kan salah, selalu menurun terus produksi minyak kita, dan apa benar menurunnya itu terjadi karena korupsi dan manipulasi?
Kedua, pemerintah harus bisa menjelaskan tentang alokasi pembayaran hutang luar negeri. Karena negara-negara lain bisa melakukan seperti itu, jadi hal-hal tersebut bisa dikedepankan daripada menaikkan BBM
Berapa standar lifting minyak yang ditetapkan oleh fraksi PPP dalam mengatasi krisis energi?
Justru itu produksi minyak sebenarnya tidak transparan. Tidak ada satu pun di kita yang bisa mengaudit, berapa sih sebenarnya produksi minyak kita? kenapa menurun terus minyak tersebut?
Karena faktor-faktor dan kendala-kendalanya, dan keterbukaan ini yang belum jelas. Masyarakat pun bertanya-tanya, menurun terus ini mungkin karena kebocoran, dan terjadi manipulasi. Itu harus dijelaskan.
Tapi terlepas dari itu yang harus dilakukan adanya kesadaran bersama untuk hidup prihatin. Tidak ada yang selama memimpin, melakukan penghematan secara nasional. Karena tidak ada teladan dan contoh yang dibutuhkan dalam masa sekarang ini.
Apakah SBY sebenarnya perlu untuk melakukan penghematan?
Itu harus dilakukan secara nasional. Dampaknya secara nasional sangat kecil. Tapi ini adalah merupakan aksi simpatik yang ditunggu rakyat bawah.
Hal ini perasaan empati yang harus dibangun sehingga semua aspek harus ada penghematan.
Apakah fraksi PPP menolak dengan kenaikan BBM ini?
Kita memang secara resmi belum membahas hal tersebut. Karena pada hari Rabu akan rapat pleno Fraksi PPP khusus mengagendakan hal ini.
Hari minggu lalu saat Rakornas PPP di Kemayoran, ada pernyataan dari Mensos Bachtiar Chamsyah mendukung kenaikan harga BBM?
Saya tidak tahu. Mungkin kapasitas dia sebagai menteri. Kalau fraksi PPP masih belum bersikap hal ini.
Bagaimana jika pemerintah masih ngotot untuk menaikkan BBM?
Secara khusus Fraksi PPP hari Rabu akan membahasnya.
Bagaimana dilihat dari sisi politik apakah PPP mencari simpatik untuk mendukung SBY dalam rangka menaikkan BBM?
Ini persoalan bukan mendukung atau tidak mendukung. Karena ini persolan komunikasi dengan pemerintah yang menganggap salah satu cara untuk menanggulangi beban APBN yang luar biasa berat dengan menaikkan BBM.
Kebijakan menaikkan BBM di mata rakyat bawah dimaknai dan dirasakan, bahwa rakyat bawah kena dampak kenaikan BBM ini. Sementara elite politik tidak merasakan dan masyarakat bawah tidak menerima oleh karena itu fraksi PPP mengajak gerakan penghematan nasional yang langsung dipimpin oleh pemerintah dan mengajak semua kalangan.
Contohnya, pemerintah memotong gaji untuk eselon I atau konsumsi BBM dibatasi 10 liter perhari.
Apakah PPP tidak melanggar fatsoen politik?
Karena PPP itu amar ma'ruf nahi munkar (melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kalau tujuan baik maka kita dukung, dan kalau ini tidak baik maka kritisi. Jadi dukungan itu tidak boleh dilakukan secara membabi buta.
Alasan pemerintah menaikan BBM demi menyelamatkan APBN itu bagaimana?
Apakah dengan menyelamatkan APBN itu, satu-satunya opsi untuk menaikkan BBM? Ini masih terjadi perbedaan, dan yang lain masih menganggap ini bukan opsi yang terbaik. Karena masih ada opsi yang lain. Itu masalah komunikasi dan pemerintah harus menjelaskan ini.
0 komentar
Posting Komentar